RESOLUSI INDONESIA BERSIH TANPA KORUPSI

Tanpa terasa, kita sudah memasuki masa menjelang akhir tahun. Pergantian tahun yang baru harus disertai dengan resolusi baru agar bangsa ini mampu menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Seperti orang bijak mengatakan “Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini”. Begitu pula dengan Indonesia yang harus selalu mengaktualisasi diri sebagai bangsa yang besar di setiap tahunnya.

Menatap Indonesia di tahun 2015 harus menggunakan “kacamata” yang positif. Banyak harapan-harapan yang muncul dari sekitar dua ratus lima puluh juta masyarakat Indonesia terhadap bangsanya. Salah satunya adalah resolusi Indonesia agar terbebas dari korupsi. Tindak pidana korupsi yang terjadi di negeri ini semakin merajalela. Hampir setiap pekan masyarakat Indonesia disuguhkan tayangan melalui media mengenai para oknum pejabat maupun pemerintahan yang tertangkap tangan oleh KPK akibat menerima suap maupun melakukan korupsi.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Indonesia Coruption Watch (ICW) pada Minggu 17 Agustus 2014 lalu, jumlah kasus korupsi yang terjadi selama dua tahun terakhir cenderung meningkat. Pada tahun 2013, jumlah kasus korupsi naik sebanyak 560 kasus. Pada 2014, jumlah kasus korupsi juga diperkirakan akan kembali meningkat, pasalnya selama semester I tahun 2014 saja, jumlah kasus korupsi sudah mencapai 308 kasus. Jumlah tersangka kasus korupsi pun meningkat signifikan di tahun 2013 menjadi 1.271 orang dan diperkirakan bertambah pada tahun 2014.

Bila berkaca dari data tersebut, kalimat “Resolusi Indonesia Bersih Tanpa Korupsi” dipandang sangat sulit terjadi. Memang bukanlah hal yang mudah untuk mewujudkan harapan rakyat tersebut, namun bukan berarti suatu hal yang mustahil melihat bangsa ini mampu terbebas dari praktik korupsi di masa mendatang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibawah komando Abraham Samad serta pimpinan komisioner KPK lainnya menjadi barisan terdepan untuk mewujudkan mimpi tersebut. Berbagai upaya terus ditempuh oleh KPK untuk menghapus korupsi di Indonesia. Salah satu contohnya adalah dengan membuat radio streaming “Kanal KPK” dan pembentukan Deputi Pencegahan.

Namun, upaya pemberantasan korupsi di tahun 2015 tidak cukup bila hanya mengandalkan KPK saja. Pemerintah beserta Kepolisian RI juga harus turut serta dalam upaya mengurangi angka korupsi tersebut. Pemerintah harus memiliki good will dalam memberantas korupsi. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah harus sesegera mungkin menghapus remisi bagi tersangka korupsi agar mampu menimbulkan efek jera terhadap para pelakunya. Selain itu, masyarakat dan terutama kalangan pemuda harus punya semangat yang tinggi untuk menolak melakukan segala aktivitas yang mengandung unsur korupsi. Masyarakat juga harus berperan aktif dengan berani melaporkan setiap praktik korupsi yang terjadi di sekitar kita kepada instansi yang terkait.