Kamis, 06 Maret 2014

GENERASI MUDA DALAM KANCAH POLITIK



POLITIK. Adakah diantara kita yang tidak tertarik dengan politik? Dengan berbagai permasalahan dan dinamika yang berada di dalamnya, dunia politik seolah mampu  “menyihir” setiap manusia agar terus mengamati dan menantikan setiap perkembangan yang terjadi. Mulai dari kasus Bank Century, mega proyek Hambalang, korupsi simulator SIM, sprindik KPK yang bocor, hingga ditetapkannya AU sebagai tersangka korupsi proyek Hambalang.Bagi generasi muda sendiri, politik diibaratkan layaknya seorang gadis muda yang sangat cantik, “sexy” dan mampu menarik perhatian.
Tidak hanya sampai di situ, politik bahkan sudah mulai melanda dan “menjajah” dunia selebritis.Beramai–ramai artis yang pandai berakting di dunia perfilman mencoba “mengadu nasib” di dalam dunia politik.Ada yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif untuk Pemilu 2014 nanti.Ada juga yang mencoba peruntungannya mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah di beberapa daerah, seperti pada Pilkada Jawa Barat beberapa waktu silam, yang sering disebut dengan pilkada “PERANG BINTANG”.Bahkan ada yang sudah percaya diri mendeklarasikan dirinya untuk maju dalam Pilpres 2014 mendatang.
Layaknya simbiosis mutualisme,terjadi proses saling menguntungkan antara partai politik dan para selebritis yang terjun ke dunia politik. Partai politik tentu berharap bahwa elektabilitas partainya akan melesat naik karena memiliki kader yang terkenal dan dianggap mampu menarik suara rakyat. Sedangkan “gaji selangit” yang seolah menjadi jaminan bagi mereka yang mampu memenangkan suara rakyat dan menjadi “wakil rakyat di Senayan” disinyalir menjadi daya tarik tersendiri bagi para selebritis yang ingin terjun ke dunia politik.Hal ini tentu sah-sah saja, selama para selebritis memang memiliki kredibilitas dan kapabilitas yang baik untuk menjadi “wakil rakyat”. Akan tetapi pada kali ini penulis tidak akan memperdalam pembahasan tersebut, penulis akan lebih memfokuskan pembahasan terhadap dinamika politik yang terjadi saat ini dan peran pemuda dalam perputaran roda politik nasional.
“Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya.Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia” (Soekarno).Kalimat dari sang proklamator negeri yang menggambarkan betapa dahsyatnya kekuatan dan semangat yang dimiliki oleh setiap pemuda. Ya, mampu bertindak serta berpikir cepat dalam setiap pengambilan keputusan, merupakan nilai positif yang dimiliki oleh para pemuda dibandingkan generasi yang lebih senior.Akan tetapi, realita yang terjadi di dalam dunia politik justru berbanding terbalik dengan pernyataan tersebut.Dunia politik nasional seolah hanya mampu dan dapat dikuasai oleh para politisisenior, bukan kalangan pemuda.Mengapa demikian? Penulis akan mencoba mengulas satu persatu jawaban dari pertanyaan besar ini.
Para politisi muda, dinilai masih belum memiliki integritas dan kapabilitas yang baik. Faktor minimnya pengalaman dan “jam terbang”, dianggap oleh sebagian kalangan merupakan alasan mengapa politisi muda seolah menjadi “pemain cadangan” dalam dunia politik nasional. Lebih ironis lagi, para pengamat politik mengatakan bahwa para politisi muda hanyalah sebagai “bumper” bagi politisi senior untuk melakukan berbagai kegiatan politik yang hanya akan menguntungkan dirinya dan kelompoknya sendiri.
Tentu sudah tidak asing lagi bagi sistem demokrasi negeri ini terhadap terjadinya demonstrasi dan unjuk rasa yang dilakukan oleh para pemuda.Dengan mengatasnamakan demokrasi dan kebebasan mengemukakan pendapat, para pemuda yang didominasi oleh kalangan mahasiswa kerap menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kinerja pemerintah yang berkuasa. Dengan semangat yang tinggi, pemuda yang sering disebut juga sebagai kalangan “aktivis” ini seolah tak kenal lelah mengkritisi dan memandang negatif terhadap pemerintahnya yang dinilai lamban dalam mengurus segudang permasalahan bangsa.Para politisi senior yang menjadi pejabat nasional dianggap gagal dalam mewujudkan janji – janji dan harapan yang diberikan kepada publik ketika sedang berkampanye.
Berangkat dari rasa tidak puas mereka terhadap kinerja pemerintah yang berkuasa, maka satu – persatu mulai muncul sederet tokoh muda dalam pentas politik nasional yang setali tiga uang telah menorehkan harapan baru bagi bangsa Indonesia. Tokoh – tokoh muda tersebut diantaranya adalah Muhaimin Iskandar, Arya Bima, Yudi Chrisnandi, dan mantan ketua umum partai Demokrat yaitu Anas Urbaningrum yang dahulunya dikenal sebagai aktivis yang dinilai “sangat vokal” dalam mengkritisi kinerja pemerintah yang berkuasa.Bagaikan “gayung bersambut”, mereka para tokoh muda disambut hangat oleh rakyat Indonesia, dan perlahan – lahan generasi muda mulai mengimbangi kiprah politisi senior dalam panggung politik nasional.
Akan tetapi, layaknya “menjilat ludahnya sendiri”, para tokoh politisi muda justru seperti mengikuti rekam jejak para seniornya.Sebut saja Muhaimin Iskandar diduga terlibat kasus korupsi di Kemenakertrans, lembaga yang dipimpinnya.Angelina Sondakh, politisi muda mantan anggota partai Demokrat yang berasal dari kalangan artis, terlibat kasus korupsi suap kepengurusan anggaran di Kemendiknas.Dan yang terbaru adalah ditetapkannya Anas Urbaningrum sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi proyek Hambalang.
Sungguh ironis memang, ketika para aktivis yang di usia muda dikenal idealis dan selalu mengkritisi kinerja pemerintah yang dinilai lamban, justru seolah bungkam dan “melempem” ketika menjadi pejabat pemerintahan. Layaknya “sang macan yang kehilangan taringnya”, para politisi muda mulai acuh dan tidak lagi bersuara lantang terhadap penderitaan rakyat kecil.Kepentingan partai seolah menjadi prioritas utama.Mereka seakan lupa atas apa yang selama ini mereka perjuangkan, ya, mereka seolah melupakan keadilan dan kesejahteraan bagi kaum rakyat kecil.
Satu – persatu dari mereka mulai bermasalah dengan hukum. Para politisi muda terjerat kasus korupsi baik dalam proyek pembangunan  maupun korupsi anggaran APBN dan APBD.Benar adanya pepatah yang mengatakan bahwa “Demokrasi akan memakan anak kandungnya sendiri”.Seperti yang kita ketahui bersama bahwa mereka yang saat ini terjerat kasus korupsi adalah para aktivis yang dahulunya berada di garis paling depan dalam upaya mendukung penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.Mahalnya “ongkos politik nasional”, disinyalir menjadi alasan utama mengapa mereka seolah lupa kepada rakyatnya dan selalu mendahulukan kepentingan pribadi dan partainya.Ideologi yang semasa muda sangat kuat dimiliki oleh para aktivis, seolah hilang tak berbekas ketika mereka mulai tergiur dengan ideologi uang. Permasalahan inilah yang kemudian melatarbelakangi keragu – raguan rakyat Indonesia terhadap kinerja politisi muda, dan pada akhirnya politik hanya dapat dikuasi oleh politisi senior dan mempunyai “jam terbang” yang lebih tinggi dalam sistem politik nasional.
Tapi tunggu dulu, tidak semua tokoh politisi muda membawa dampak yang buruk bagi demokrasi bangsa ini.Saat ini perlahan namun pasti, mulai bermunculan tokoh – tokoh pemuda yang dianggap memiliki integritas yang baik dan mampu membawa perubahan bagi bangsa. Nama – nama seperti Anies Baswedan, Joko Widodo, Basuki Tjahya Purnama (Ahok), bahkan ketua KPK Abraham Samad seolah menjadi cahaya – cahaya kecil yang membawa harapan yang begitu besar dari rakyat Indonesia terhadap kinerja politisi muda. Kehadiran mereka dalam politik nasional seolah menegaskan kembali bahwa tidak semua politisi muda “dapat dibeli” ideologinya dengan uang.Mereka juga seolah mendeklarasikan bahwa sudah saatnya bangsa ini dipimpin oleh seorang pemuda.Seorang pemimpin yang mempunyai kecepatan tinggi dalam setiap pengambilan kebijakan dan sudah pasti mengutamakan kepentingan rakyatnya, bukan hanya golongannya atau partainya saja, seperti yang tengah terjadi saat ini.
Anies Baswedan, tokoh pemuda yang dikenal dengan program “Indonesia Mengajar”nya ini dianggap berkontribusi besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Abraham Samad, seorang pemuda yang dinilai tidak memiliki rasa takut dalam memberantas korupsi satu – persatu mulai menumbangkan politisi senior yang terlibat kasus korupsi yang bahkan selama ini dianggap “kebal hukum”. Diantaranya adalah, Paskah Suzetta, Sofyan Usman, serta Daniel Tandjung.Dan apresiasi yang lebih tentu layak kita berikan kepada Jokowi dan Ahok, dua tokoh pemuda yang dengan beraninya “memporak – porandakan” kebobrokan sistem pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
Dinilai memiliki kecepatan (speed)yang tinggi dalam proses pengambilan keputusan, Jokowi dan Ahok semakin dicintai oleh rakyatnya sendiri. Belum genap 6 bulan menjabat, sudah banyak kebijakan yang mereka putuskan yang dinilai pro rakyat, seperti kartu “Jakarta Sehat”, pemanfaatan kembali rusunawa – rusunawa yang selama ini terbengkalai, dan yang paling fenomenal adalah mulai diwacanakan kembali mega proyek MRT yang disinyalir memakan dana yang cukup besar. Tentu bukanlah suatu masalah apabila dana yang sebagian besar bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat tersebut kemudian digunakan untuk memenuhi kepentingan rakyat itu sendiri.
Dari sinilah, penulis mengambil kesimpulan bahwa sudah saatnya generasi muda untuk bangkit dan memimpin demokrasi bangsa ini dengan berbasiskan pada kepentingan rakyat kecil!.Peran pemuda sangat diperlukan tidak sekedar mengejar ketertinggalan dari negeri tetangga, bahkan peran tersebut mampu untuk membuat bangsa ini mengungguli bangsa – bangsa lain. Besar harapan kita kepada politisi muda yang memiliki rekam jejak yang baik serta mendahulukan kepentingan rakyat, bukan mereka yang selalu mengutamakan kebutuhan partai.Terbukti, politisi muda seperti Jokowi, Ahok, Anies Baswedan, serta Abraham Samad yang dianggap “pro rakyat” semakin dicintai oleh masyarakat dan kiprahnya di dunia politik semakin gemilang. Sedangkan politisi muda yang “me-nomor satukan” partainya seperti Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, serta Nazaruddin, seolah silih berganti diperiksa hingga akhirnya di tahan oleh KPKdan dianggap gagal dalam mengurus negeri ini.
Dengan begitu, tentu kita harus menghapus paradigma yang selama ini berkembang bahwa politik tidak hanya milik kalangan politisi senior.Politik juga milik kalangan pemuda, generasi yang penuh semangat untuk terciptanya negeri yang adil dan sejahtera.Tentu alangkah bijaknya apabila para politisi senior bersedia memberikan kesempatan kepada para tokoh politisi muda untuk menunjukan integritas dan kapabilitasnya dalam memimpin negeri Indonesia.

PENCITRAAN MELALUI MEDIA DAN ELEKTABILITAS PARTAI POLITIK

Assalamu'alaikum wr. wb
Bissmillah,
pada tulisan kali ini saya akan coba sharing artikel yang telah saya dan partner kerja saya yang juga insyaAllah menjadi partner hidup saya (hehehe) yaitu Nur Afifah Putri seminarkan pada acara Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) di Padang tahun lalu. semoga bermanfaat.







Abstrak


                Tahun 2013 merupakan ajang bagi partai politik untuk menarik perhatian masyarakat Indonesia. Beberapa bulan kedepan, pesta demokrasi Pemilihan Umum yang dilaksanakan 5 tahun sekali digelar. Beramai – ramai partai politik senantiasa mengkampanyekan diri baik melalui media cetak maupun media massa. Pemberitaan  melalui media massa dianggap berperan aktif dalam menyebarkan pemberitaan ataupun memengaruhi pikiran seseorang. Sehingga saat ini banyak iklan partai politik menghiasi media massa terutama iklan di layar televisi. Tujuan penulisan makalah ini adalah  untuk mengetahui bagaimana pencitraan yang dibuat oleh partai politik serta elektabilitasnya di masyarakat. Dalam pembuatan  makalah ini, penyusun menyoroti apakah dengan semakin sering partai politik melakukan pencitraan politik serta marketing politik, maka akan membuat elektabilitasnya di pemilu 2014 nanti meningkat. Dengan menggunakan frame teori marketing politik, diharapkan dapat memberikan  ulasan  mengenai bagaimana pendekatan yang dilakukan partai politik kepada masyarakat. Marketing politik telah memberikan perspektif alternatif yang dapat digunakan oleh parpol untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat. Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, penyusun menggunakan metode studi pustaka, yaitu dengan membaca beberapa jurnal serta berberapa electronic book. Kemudian penyusun juga mengunduh hasil survei elektabilitas partai politik menjelang Pemilu 2014 dari beberapa lembaga survei seperti Lembaga Survei Nasional (LSN), Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS), Pusat Data Bersatu (PDB), Lingkaran Survei Indonesia (LSI), serta Lembaga Klimatologi Politik (LKP).

Keywords : Pencitraan, Marketing Politik, Parpol, Elektabilitas, Pemilu 2014

PENDAHULUAN

            Partai politik merupakan sarana politik yang menjembatani elit – elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan – kepentingan kelompok dalam  urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik. Menurut Carl J. Friedfrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan  penguasaan ini memberikan  kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil.
                Tahun 2013 merupakan ajang bagi partai politik untuk menarik perhatian dari masyarakat Indonesia. Beberapa bulan kedepan, pesta demokrasi Pemilihan Umum yang senantiasa dilaksanakan 5 tahun sekali digelar. Beramai – ramai para partai politik  melakukan pencitraan politik. Politik pencitraan (imagologi politic) erat kaitannya dengan pemasaran politik (political marketing) yang dilakukan partai politik yang dibangun melalui media cetak maupun media massa. Kedua unsur tersebut menjadi elemen penting partai politik untuk memenangkan pemilu .
                Politik pencitraan memiliki kaitan yang erat dengan tingkat partisipasi masyarakat pada saat pemilu. Bila partai politik tidak mampu menciptakaan citra yang baik, hal pertama yang perlu dikhawatirkan adalah sikap rakyat yang akan berubah  menjadi apatis. Sesuai dengan semangat demokrasi bangsa Indonesia, bahwa peran serta rakyat dalam  pembangunan negeri merupakan hal yang signifikan. Dengan sikap masyarakat yang apatis, akan mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum menjadi rendah.
                Dalam ilmu komunikasi massa, media massa adalah  sarana atau alat dalam komunikasi massa. Media massa dilihat sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan kepada sejumlah orang yang tersebar di berbagai tempat (Wiryawan 2007:42). Saat ini televisi menjadi suatu alat yang sangat ampuh dalam menyebarluaskan suatu berita atau peristiwa.
                Pemberitaan  media massa, baik itu media cetak maupun media elektronik sangat berperan aktif dalam menyebarkan pemberitaan ataupun memengaruhi pikiran seseorang. Sehingga saat ini banyak iklan-iklan partai politik menghiasi media massa terutama iklan di layar televisi.
                               

KAJIAN TEORITIS

                Marketing politik dapat bermakna sebagai aplikasi kegiatan, marketing di dalam ruang politik yang umumnya terkonsentrasi pada saat pemilu atau pilkada. Menurut O’Shaughnessy, seperti dikutip Firmanzah (2008), marketing politik berbeda dengan marketing komersial. Marketing politik bukanlah konsep untuk “menjual” parpol atau  kandidat kepada pemilih, namun sebuah konsep yang menawarkan bagaimana sebuah parpol dapat membuat program yang berhubungan dengan permasalahan yang aktual. Marketing politik merupakan sebuah teknik untuk memelihara hubungan dua arah dengan publik.
                Menurut A. O’Cass marketing politik adalah analisis, perencanaan, implementasi dan kontrol terhadap politik dan program – program pemilihan yang dirancang untuk menciptakan, membangun dan memelihara pertukaran hubungan yang menguntungkan antara partai dan pemilih demi tujuan untuk mencapai political marketers objectives. Tujuan marketing dalam politik menurut Gunter Schweiger dan Michaela Adami adalah : (1) untuk menanggulangi rintangan aksesibilitas; (2) memperluas pembagian pemilih; (3) meraih kelompok sasaran baru; (4) memperluas tingkat pengetahuan publik; (5) memperluas preferensi program partai atau kandidat; (6) memperluas kemauan dan maksud untuk memilih.
                Lees – Marshment menekankan bahwa marketing politik berkonsentrasi pada hubungan antara produk sebuah organisasi dengan permintaan pasar. Philip Kotler dan Neil Kotler (1999) menyatakan bahwa untuk dapat sukses, seorang kandidat perlu memahami market atau pasar, yakni para pemilih, beserta kebutuhan dasar mereka serta aspirasi dan konstituensi yang ingin kandidat representasikan.

HASIL ANALISIS

                Semakin maraknya pencitraan politik secara positif yang dilakukan oleh para partai politik baik melalui iklan atau pemberitaan yang dimuat di media massa, baik media cetak maupun media elektronik, ternyata tidak terlalu berpengaruh terhadap kenaikan elektabilitas dari partai tersebut. Menjelang Pemilu 2014, penggunaan frekuensi publik oleh partai politik untuk kepentingan pencitraan dan mendongkrak suara partai terus meningkat. Menurut catatan KPI, selama Oktober – November tahun lalu grup MNC, ketika pemiliknya masih bergabung dengan Partai Nasional Demokrat, telah menyangkan iklan partai ini hingga 350 kali dengan rincian RCTI 127 kali, MNCTV 112 kali, dan GlobalTV 111 kali. Di periode sama, MetroTV merilis pariwara Partai Nasdem 43 kali dan tvOne untuk iklan Partai Golkar 34 kali. Beberapa partai yang telah melakukan pencitraan politik, elektabilitasnya cenderung stagnan bahkan menurun walaupun seringkali melakukan pencitraan politik melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik.
                Berdasarkan hasil survei dari Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) pada bulan Juli 2012 hingga April 2013, Partai Golongan Karya (Golkar) bertengger di urutan pertama dengan 13,2%, kemudian disusul oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan 12,7%, serta Partai Gerindra dengan 7,3%. Kemudian berturut – turut adalah Partai Demokrat 7,1%, PAN 4%, PKB 3,5%, PKS 2,7%, PPP 2,2%, Hanura 2,2%, Nasdem 1.3%, sementara 40,5% responden belum menentukan pilihan.
                Kemudian  Alvara Research Center merilis hasil survei terbarunya mengenai partai politik (parpol) dan calon presiden (capres) 2014 mendatang. Dari hasil survei yang dilakukan pada 15 Juli sampai 23 Agustus 2013 tersebut, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PDI – P merupakan tiga partai yang paling populer. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI –P) merupakan partai yang paling melekat di benak kelas menengah urban.
                Dari hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Nasional (LSN), Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS), Pusat Data Bersatu (PDB), Lingkaran Survei Indonesia (LSI), serta Lembaga Klimatologi Politik (LKP), menunjukkan bahwa elektabilitas partai yang kerap melakukan pencitraan politik melalui media massa seperti Partai Hanura dan Partai Nasdem belum mampu menyaingi elektabilitas partai besar seperti Golkar, Demokrat dan PDI – P dan belum dapat menembus posisi tiga besar dari setiap hasil survei yang diluncurkan.
                Semenjak bergabungnya CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo ke partai Hanura pada bulan Februari 2013, hampir setiap hari terdapat iklan serta pemberitaan  partai Hanura di media massa khususnya yang berada di bawah naungan MNC Group.Tidak tanggung-tanggung, bahkan telah ada sebuah program kuis di RCTI yang berjudul “kuis kebangsaan WINHT2013” yang tidak lain mempromosikan pasangan capres dan cawapres Wiranto dan Harry Tanoesoedibjo.   Setelah gencar melakukan pencitraan politik, elektabilitas partai Hanura memang cenderung meningkat, namun belum dapat menandingi partai – partai besar yang berada di Senayan. Sementara itu semenjak terpilihnya pemilik Media Group Surya Paloh sebagai ketua umum Partai Nasional Demokrat, elektabilitas partai tersebut terkesan stagnan bahkan tidak mampu menembus 3 besar, meskipun hampir setiap hari Media Group selalu melakukan pencitraan politik dengan menampilkan iklan serta memberitakan perkembangan terkini mengenai partai Nasional Demokrat.
                Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin cerdas terhadap apa yang hendak dilihat melalui media massa. Masyarakat Indonesia akan memilih partai politik yang dinilai memiliki visi membela rakyat kecil, bukan berdasarkan banyaknya jumlah iklan maupun pencitraan politik yang ditampilkan. Kemudian, keberadaan figur politik dari masing – masing partai politik juga memiliki peranan yang cukup kuat terhadap elektabilitas partai itu sendiri. Seperti fenomena munculnya figur Jokowi. Kehadiran Jokowi dengan berbagai  kebijakan  yang dianggap membela kaum menengah kebawah sesuai dengan landasan yang berasal dari partai pengusungnya yaitu PDI – P. Partai yang mengklaim merupakan partai wong cilik ini secara tak langsung juga ikut merangsak naik elektabilitasnya. Hal ini terlihat pada hasil survey yang dilakukan Alvara Research Center pada bulan September 2013. Partai berlambang kepala Banteng dengan moncong putih itu meraup 14,8 persen, Partai Gerindra (12,5 persen), Golkar (8,4 persen), Demokrat (7,4 persen), Nasdem (4,6 persen), Hanura (3,8 persen), PKS (3,4 persen), PPP (2,2 persen), PAN (2,1 persen), PKB (1,7 persen), PBB (0,1 persen), dan PKPI (0,1 persen).
                Kemudian mengenai partai Golkar, partai yang diketuai oleh Aburizal Bakrie ini gencar sekali melakukan pencitraan, iklan partainya serta pemberitaan mengenai dirinya kerap kali terlihat di media yang berada dibawah naungan viva group. Partai Golkar masih dominan berada di 3 besar hasil survei beberapa lembaga, penyusun beranggapan bahwa hal tersebut bukan saja dikarenakan maraknya pencitraan yang dilakukan, tetapi juga karena partai Golkar memiliki jaringan partai yang cukup solid di daerah apalagi keberadaan partai Golkar yang sudah sangat lama sehingga lebih diingat oleh masyarakat Indonesia terutama kelas menengah kebawah. Asumsi ini dibuktikan oleh hasil survei yang dilakukan oleh CSIS bahwa hasil survey partai Golkar pada tahun 2012 dan 2013 memiliki elektabilitas yang sama, serta survey yang dilakukan Alvara research center menyatakan bahwa jika responden ditanya secara spontan, partai apa yang paling diingat, maka akan memilih Partai Golkar dan PDIP. Partai Golkar 81,3%, PDIP 80,7%, Partai Demokrat 62,8%, PKS 50,1%, PAN 44,8%, Partai Gerindra 40,6%, PPP 38,9%, PKB 33,0%, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 23,3%, PBB 7,3% dan PKPI 5,2%.
                                               
KESIMPULAN DAN SARAN

                Pengenalan diri maupun pencitraan politik memang perlu dilakukan oleh partai politik dalam upaya memenangkan Pemilu 2014 mendatang. Namun hal tersebut hendaknya berjalan selaras dengan memberikan bukti – bukti berupa tindakan konkret yang menunjukkan bahwa partai tersebut memang mampu menjalankan kepercayaan apabila dipilih oleh masyarakat untuk mewakili aspirasi mereka pada Pemilu 2014 nanti.
                Masyarakat Indonesia yang sudah semakin cerdas, tentu hanya memilih partai yang menurut asumsi mereka dekat dengan rakyat dan mampu mengemban tugas sebagai wakil rakyat dengan baik, bukan sekedar pencitraan politik melalui media massa semata yang selama ini kerap dilakukan oleh beberapa partai politik.
                Saran penyusun terhadap partai politik adalah hendaknya partai politik harus terus memberikan tindakan – tindakan konkret yang dinilai pro rakyat sehingga rakyat akan  memberikan kepercayaan mereka pada Pemilu 2014 nanti. Sedangkan saran penyusun terhadap masyarakat Indonesia adalah, tetap menjadi rakyat yang cerdas dengan menjadi audience aktif yang tidak mudah terpengaruh oleh terpaan iklan pencitraan partai politik.




DAFTAR PUSTAKA

Adman Nursal. (2004) Political Marketing. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Firmanzah. 2008. Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas. Edisi Kedua. Jakarta : Yayasan Obor     
             Indonesia.
Gatra, Sandro. 2013. Survei CSIS : Elektabilitas Golkar – PDIP Paling Tinggi. www.kompas.com. Diakses pada
             24 Oktober 2013 13 : 57.
Littlejohn, Stephen W., dan Karen A. Foss. 2009. Teori Komunikasi. Edisi Sembilan. Penerjemah: Mohammad
             Yusuf Hamdan. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
Novia, Dyah.2013.Elektabilitas PDIP Paling Tinggi Disusul Gerindra.www.republika.co.id. Diakses pada 10
             November 201317:57.
Ramdani, Alwan. 2013. Langgar Aturan Frekuensi Demi Popularitas Politik. www.merdeka.com. Diakses pada
             9 November 2013 23 : 38.                                                             
Riadi, Slamet. 2013. 3 Partai Terpopuler Versi Lembaga Survei. www.sindonews.com. Diakses pada 24 Oktober
             2013 13 : 34.
Sitompul, Marlen. 2013. Survei PDB : Elektabilitas PDIP & Golkar di Puncak. www.INILAH.com. Diakses    
             pada 24 Oktober 2012 14 : 11.